sila satu adalah dasar pertama...jangan bertengkar... ga pantes..
sebenarnya sebagai sebuah dasar..diharapkan menjadi penasehat yang baik bagi suatu negara..
bagaimana kita bisa mencapai rasa kemanusiaan yang adil dan mempunyai adab...
jika moral selalu dipertentangkan...
setelah beradab persatuan Indonesia akan bisa dikumandangkan dengan rasa iklas, dan menghargai, serta berani menghadapi semua tantangan terhadap negeri..
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan..adalah suatu bentuk pemilihan pemimpin yang bijaksana dari rakyatnya yang penuh persatuan...
keadilan sosial adalah tujuan akhir bangsa Indonesia, bahwa sesungguhnya hal itu sudah ada, yakin ada dalam seluruh sanubari rakyat, bangsa, Indonesia..
aminn
Selasa, 11 Desember 2007
Selasa, 04 Desember 2007
Politik dengan biaya tinggi adalah awal buruk
Seperti diketahui, banyak pertanyaan mengapa anggota-anggota terhormat DPR, MPR, dsb yang sangat tidak dihormati melakukan korupsi..
Ya karena salah satunya adalah politik dengan biaya tinggi tersebut..
Jika dinilai sebuah kesalahan mereka korupsi..
jelaslah salah dan tidak perlu dipertanyakan...
yang lebih salah lagi, mengapa biaya untuk menjadi DPR,MPR, tersebut sangat tinggi...
ya pada saat mereka ingin naik biaya yang dikeluarkan banyak pula...
saya pribadi tertawa, dalam artian membenarkan ironi saudara paulus T...yaitu
"Sudah jelas soal moral berperan serta kok malah> dibilang bukan soal moral ?> System building salah karena moralnya juga sudah> tidak benar.> > Sekarang saat korupsi sedang disorot masyarakat,> yang disalahkan adalah> politik yang katanya berbiaya tinggi.> > Kalau mau ngeles terus ya muter-muter aja gak akan> habis lingkaran setannya.> > Sebagai gambaran saja muternya, biar nanti gak perlu> pusing mikir cara> ngelesnya lagi.> > Korupsi == disebabkan oleh == Politik biaya tinggi> Politik biaya tinggi ==di sebabkan oleh == ekonomi> biaya tinggi> ekonomi biaya tinggi == disebabkan oleh == besarnya> pajak, pungli dan biaya> siluman lainnya> pajak besar, pungli + biaya siluman == disebabkan> oleh== korupsi.> > Ya diputer-puter saja yah, biar rakyatnya mabok> semua.> > > Regards,> Paulus T."
pada http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg23241.html
kalo dipikir betul juga seperti itu...
tetapi ICMI menampilkan cara untuk mengurangi biaya politik tinggi tersebut..yaitu
"Dijelaskan Nanat, dampak lebih lanjut dari tingginya biaya politik di Indonesia mengakibatkan kebijakan para kepala daerah yang terpilih tersebut menjadi disetir oleh sponsor. Hal ini terlihat dari pelaksanaan berbagai proyek di lingkungan pemerintah daerah yang tidak kredibel. Menurut Nanat, jika hal ini terus dibiarkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan terus terpuruk. ''Malah, akan menimbulkan tsunami demokrasi,''tegas dia.
Salah satu solusi yang ditawarkan ICMI, kata Nanat, adalah pengurangan biaya politik dalam pemilihan kepala daerah. Menurut dia, pemerintah seharusnya mengeluarkan anggaran untuk membiayai proses politik setiap calon. Namun, supaya tidak terlalu membebani keuangan negara, biaya yang dikeluarkan tersebut harus terbatas.
Selain itu, kata Nanat, ICMI menawarkan supaya pengajuan calon kepala daerah, hingga presiden yang berasal dari perseorangan dipermudah. ''Jadi, calon perseorangan bisa tampil dalam proses pemilihan bersaing dengan calon kepala daerah yang berasal dari parpol dengan sejajar,''cetus Nanat. Hal serupa dikemukakan Ketua Dewan Penasihat ICMI, Prof Ginandjar Kartasasmita. Dijelaskan Ginandjar, salah satu solusi supaya tidak pelaksanaan demokrasi di Indonesia bisa maju adalah mengurangi dominasi partai dalam proses pemilihan kepala daerah.
Saat ini, kata dia, dominasi partai dalam proses demokrasi ini telah mengakibatkan tidak jelasnya kinerja demokrasi itu sendiri. ''Para calon harus mencari partai sebagai kendaraan. Layaknya kendaraan, ojeg misalnya, berarti harus bayar,''cetus Ginanjar yang juga ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI ini."
pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=314178&kat_id=3
solusi yang ditawarkan adalah mengajukan anggaran sendiri..dan mengambil jalan calon perseorangan bukan dari partai...
saya tertarik dengan ulasan pada http://afewgoodwords.wordpress.com/2007/03/10/menyoal-parlemen-biaya-tinggi/
di ulasan tersebut dikatakan bahwa sudah melakukan politik biaya tinggi, lalu tidak kompeten lagi dalam menyelesaikan urusan bangsa..yang dipikirkan malah urusan perut,keluarga, dan golongan..
sarkasmenya orang guuooblogg dan tidak punya rasa ingin membangun bangsa Indonesia kok jadi DPR...
dari situ kita bisa berpikir bahwa Indonesia, masih menjadikan uang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, kemewahan, prestise, dan keunggulan semu...
jadi intinya adalah mencari seumber kebahagiaan lain...selain uang...
jika ditilik dari produk-produk yang menggiurkan (seperti HP terbaru, Mobil mewah, laptop yang sebenarnya katrok tapi ga tau kalo itu katrok)...
maka sebenarnya bangsa Indonesia masih dibingungkan oleh suatu standar yang semu...
ini adalah unsur negatif dari kemajuan teknologi...
bukan untuk melawannya, tetapi wajar dari setiap budaya ada positif dan negatifnya...
kecuali korupsi.titik.
solusi lain adalah dapat dilihat pada pengurangan birokrasi yang menjelimet...
hal itu sudah dilakukan oleh kabupaten jembrana yang sudah trbukti mampu memangkas birokrasinya...hal itu pun menjadi contoh bagi kabupaten lainnya...
jembrana disebutkan bahwa mampu menggratiskan sekolah, biaya rumah sakit, dan birokrasi itu sendiri...
tidak percaya, baca ulasan diyah peneliti solo untuk diperlihatkan kepada pemimpin solo...
pada http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/12/slo10.htm
ato tulis di yahoo search "keberhasilan jembrana"....
ada rasa haru mendengarnya...
tapi untuk pribadi saya yang masih belum jadi apa-apa...
paling tidak saya bersyukur sudah mengawali dari diri sendiri untuk membenci korupsi...
dan berbahagia dengan apa yang sudah dipunyai,diberikan oleh dunia...
amin...
harapan yang ada adalah orang Indonesia semuanya tanpa terkecuali paling tidak mengintrospeksi diri untuk tidak melakukan korupsi...
dengan itu jika semuanya bangsa indonesia membencinya... bukan tidak mungkin Indonesia berhasil lepas dari budaya yang bikin malu bangsa tersebut...
amin..
terima kasih Tuhan
Ya karena salah satunya adalah politik dengan biaya tinggi tersebut..
Jika dinilai sebuah kesalahan mereka korupsi..
jelaslah salah dan tidak perlu dipertanyakan...
yang lebih salah lagi, mengapa biaya untuk menjadi DPR,MPR, tersebut sangat tinggi...
ya pada saat mereka ingin naik biaya yang dikeluarkan banyak pula...
saya pribadi tertawa, dalam artian membenarkan ironi saudara paulus T...yaitu
"Sudah jelas soal moral berperan serta kok malah> dibilang bukan soal moral ?> System building salah karena moralnya juga sudah> tidak benar.> > Sekarang saat korupsi sedang disorot masyarakat,> yang disalahkan adalah> politik yang katanya berbiaya tinggi.> > Kalau mau ngeles terus ya muter-muter aja gak akan> habis lingkaran setannya.> > Sebagai gambaran saja muternya, biar nanti gak perlu> pusing mikir cara> ngelesnya lagi.> > Korupsi == disebabkan oleh == Politik biaya tinggi> Politik biaya tinggi ==di sebabkan oleh == ekonomi> biaya tinggi> ekonomi biaya tinggi == disebabkan oleh == besarnya> pajak, pungli dan biaya> siluman lainnya> pajak besar, pungli + biaya siluman == disebabkan> oleh== korupsi.> > Ya diputer-puter saja yah, biar rakyatnya mabok> semua.> > > Regards,> Paulus T."
pada http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg23241.html
kalo dipikir betul juga seperti itu...
tetapi ICMI menampilkan cara untuk mengurangi biaya politik tinggi tersebut..yaitu
"Dijelaskan Nanat, dampak lebih lanjut dari tingginya biaya politik di Indonesia mengakibatkan kebijakan para kepala daerah yang terpilih tersebut menjadi disetir oleh sponsor. Hal ini terlihat dari pelaksanaan berbagai proyek di lingkungan pemerintah daerah yang tidak kredibel. Menurut Nanat, jika hal ini terus dibiarkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan terus terpuruk. ''Malah, akan menimbulkan tsunami demokrasi,''tegas dia.
Salah satu solusi yang ditawarkan ICMI, kata Nanat, adalah pengurangan biaya politik dalam pemilihan kepala daerah. Menurut dia, pemerintah seharusnya mengeluarkan anggaran untuk membiayai proses politik setiap calon. Namun, supaya tidak terlalu membebani keuangan negara, biaya yang dikeluarkan tersebut harus terbatas.
Selain itu, kata Nanat, ICMI menawarkan supaya pengajuan calon kepala daerah, hingga presiden yang berasal dari perseorangan dipermudah. ''Jadi, calon perseorangan bisa tampil dalam proses pemilihan bersaing dengan calon kepala daerah yang berasal dari parpol dengan sejajar,''cetus Nanat. Hal serupa dikemukakan Ketua Dewan Penasihat ICMI, Prof Ginandjar Kartasasmita. Dijelaskan Ginandjar, salah satu solusi supaya tidak pelaksanaan demokrasi di Indonesia bisa maju adalah mengurangi dominasi partai dalam proses pemilihan kepala daerah.
Saat ini, kata dia, dominasi partai dalam proses demokrasi ini telah mengakibatkan tidak jelasnya kinerja demokrasi itu sendiri. ''Para calon harus mencari partai sebagai kendaraan. Layaknya kendaraan, ojeg misalnya, berarti harus bayar,''cetus Ginanjar yang juga ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI ini."
pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=314178&kat_id=3
solusi yang ditawarkan adalah mengajukan anggaran sendiri..dan mengambil jalan calon perseorangan bukan dari partai...
saya tertarik dengan ulasan pada http://afewgoodwords.wordpress.com/2007/03/10/menyoal-parlemen-biaya-tinggi/
di ulasan tersebut dikatakan bahwa sudah melakukan politik biaya tinggi, lalu tidak kompeten lagi dalam menyelesaikan urusan bangsa..yang dipikirkan malah urusan perut,keluarga, dan golongan..
sarkasmenya orang guuooblogg dan tidak punya rasa ingin membangun bangsa Indonesia kok jadi DPR...
dari situ kita bisa berpikir bahwa Indonesia, masih menjadikan uang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, kemewahan, prestise, dan keunggulan semu...
jadi intinya adalah mencari seumber kebahagiaan lain...selain uang...
jika ditilik dari produk-produk yang menggiurkan (seperti HP terbaru, Mobil mewah, laptop yang sebenarnya katrok tapi ga tau kalo itu katrok)...
maka sebenarnya bangsa Indonesia masih dibingungkan oleh suatu standar yang semu...
ini adalah unsur negatif dari kemajuan teknologi...
bukan untuk melawannya, tetapi wajar dari setiap budaya ada positif dan negatifnya...
kecuali korupsi.titik.
solusi lain adalah dapat dilihat pada pengurangan birokrasi yang menjelimet...
hal itu sudah dilakukan oleh kabupaten jembrana yang sudah trbukti mampu memangkas birokrasinya...hal itu pun menjadi contoh bagi kabupaten lainnya...
jembrana disebutkan bahwa mampu menggratiskan sekolah, biaya rumah sakit, dan birokrasi itu sendiri...
tidak percaya, baca ulasan diyah peneliti solo untuk diperlihatkan kepada pemimpin solo...
pada http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/12/slo10.htm
ato tulis di yahoo search "keberhasilan jembrana"....
ada rasa haru mendengarnya...
tapi untuk pribadi saya yang masih belum jadi apa-apa...
paling tidak saya bersyukur sudah mengawali dari diri sendiri untuk membenci korupsi...
dan berbahagia dengan apa yang sudah dipunyai,diberikan oleh dunia...
amin...
harapan yang ada adalah orang Indonesia semuanya tanpa terkecuali paling tidak mengintrospeksi diri untuk tidak melakukan korupsi...
dengan itu jika semuanya bangsa indonesia membencinya... bukan tidak mungkin Indonesia berhasil lepas dari budaya yang bikin malu bangsa tersebut...
amin..
terima kasih Tuhan
Kamis, 29 November 2007
Demokrasi (Ekonomi) yang dipertanyakan
Negara dibentuk berdasarkan dari sebuah sistem..
Dari sistem tersebut, maka unsur-unsur pembentuknya dan aplikasi pada kehidupan bernegaranya...
Sistem di Indonesia adalah Demokrasi (Pancasila)..
Pertanyaanya sekarang adalah kenapa hal tersebut dipertanyakan??..
arti kata dari demokrasi ekonomi pancasila dapat dilihat pada http://www.ekonomirakyat.org/edisi_17/artikel_3.htm yaitu
"Dalam pada itu Sistem Ekonomi Pancasila yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5) jelas berorientasi pada etika (Ketuhanan Yang Maha Esa), dan kemanusiaan, dengan cara-cara nasionalistik dan kerakyatan (demokrasi). Secara utuh Pancasila berarti gotong-royong, sehingga sistem ekonominya bersifat kooperatif/ kekeluargaan/ tolong-menolong.
Jika suatu masyarakat/negara/bangsa, warganya merasa sistem ekonominya berkembang ke arah yang timpang dan tidak adil, maka aturan mainnya harus dikoreksi agar menjadi lebih adil sehingga mampu membawa perekonomian ke arah keadilan ekonomi dan sekaligus keadilan sosial"
Fraksi Golkar akhir-akhir ini (NOV 07) mempernyatakan bahwa demokrasi tersebut bukanlah alat, dan tujuan akhir...
Jika ditilik dari unsur intrinsiknya, maka ada ketidakpuasan dari sistem yang berjalan sekarang..
Hal itu sangat wajar, karena jika dilihat dari keadaan pembangunan Indonesia yang amburadul, maka mempertanyakan sistem yang ada adalah salah satu cara pencarian solusi yang baik..
Merujuk pada pengertian sistem ekonomi pancasila di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ...
1.jika tujuan akhir adalah keadilan ekonomi dan sosial, maka wajarlah jika ada yang merasa puas dan tidak puas, karena adil tergantung dari individu tersebut (kalau mampu mengembangkan diri = kepuasan materi, kalau tidak mampu = kurang puas). Jadi prinsip demorkrasi liberal yaitu kebebasan berusaha, dan sukses diri berdasarkan kemampuannya secara pribadi terlihat disini.
Namun pada sektor hukum adil tersebut kembali dipertanyakan..
2. Sifat kekeluargaan/gotongroyong/tolong-menolong adalah unsur positif dalam sistem ekonomi pancasila, namun negativasi dari aplikasinya adalah sikap nepotisme (kekeluargaan), korupsi bersama-sama dan kolusi (gotong royong), Sogok menyogok (tolong-menolong)...
Benarkah hal tersebut? jawabannya adalah benar dari segi definisi..namun salah dari segi pemahaman...
3. Sedangkan dasar sistem ekonomi pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha esa, Nasionalitas, dan Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (demokrasi) tidak bisa diganggu gugat...
Tidak terdapat unsur positif atau negatif disini, karena merupakan dasar pijakan, pegangan prinsip, serta pedoman mutlak suatu tujuan...
Jika dibuat suatu diagram, ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut:
Ketuhanan, Nasionalitas, Kerakyatan (KNK)----> (positif)kekeluargaan,gotongroyong,tolongmenolong
!-------------------->(negatif) KKN
positif-------> keadilan dari berbagai aspek
Sistem yang telah ada jika memiliki pegangan yang kuat terhadap KNK maka sikap, penerapan positif bisa tercapai....
Kesimpulannya adalah kesalahan yang terjadi di Indonesia terjadi pada sisi pemilihan pemahaman dan penerapan sistem ekonomi itu sendiri...
Dari sistem tersebut, maka unsur-unsur pembentuknya dan aplikasi pada kehidupan bernegaranya...
Sistem di Indonesia adalah Demokrasi (Pancasila)..
Pertanyaanya sekarang adalah kenapa hal tersebut dipertanyakan??..
arti kata dari demokrasi ekonomi pancasila dapat dilihat pada http://www.ekonomirakyat.org/edisi_17/artikel_3.htm yaitu
"Dalam pada itu Sistem Ekonomi Pancasila yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5) jelas berorientasi pada etika (Ketuhanan Yang Maha Esa), dan kemanusiaan, dengan cara-cara nasionalistik dan kerakyatan (demokrasi). Secara utuh Pancasila berarti gotong-royong, sehingga sistem ekonominya bersifat kooperatif/ kekeluargaan/ tolong-menolong.
Jika suatu masyarakat/negara/bangsa, warganya merasa sistem ekonominya berkembang ke arah yang timpang dan tidak adil, maka aturan mainnya harus dikoreksi agar menjadi lebih adil sehingga mampu membawa perekonomian ke arah keadilan ekonomi dan sekaligus keadilan sosial"
Fraksi Golkar akhir-akhir ini (NOV 07) mempernyatakan bahwa demokrasi tersebut bukanlah alat, dan tujuan akhir...
Jika ditilik dari unsur intrinsiknya, maka ada ketidakpuasan dari sistem yang berjalan sekarang..
Hal itu sangat wajar, karena jika dilihat dari keadaan pembangunan Indonesia yang amburadul, maka mempertanyakan sistem yang ada adalah salah satu cara pencarian solusi yang baik..
Merujuk pada pengertian sistem ekonomi pancasila di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ...
1.jika tujuan akhir adalah keadilan ekonomi dan sosial, maka wajarlah jika ada yang merasa puas dan tidak puas, karena adil tergantung dari individu tersebut (kalau mampu mengembangkan diri = kepuasan materi, kalau tidak mampu = kurang puas). Jadi prinsip demorkrasi liberal yaitu kebebasan berusaha, dan sukses diri berdasarkan kemampuannya secara pribadi terlihat disini.
Namun pada sektor hukum adil tersebut kembali dipertanyakan..
2. Sifat kekeluargaan/gotongroyong/tolong-menolong adalah unsur positif dalam sistem ekonomi pancasila, namun negativasi dari aplikasinya adalah sikap nepotisme (kekeluargaan), korupsi bersama-sama dan kolusi (gotong royong), Sogok menyogok (tolong-menolong)...
Benarkah hal tersebut? jawabannya adalah benar dari segi definisi..namun salah dari segi pemahaman...
3. Sedangkan dasar sistem ekonomi pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha esa, Nasionalitas, dan Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (demokrasi) tidak bisa diganggu gugat...
Tidak terdapat unsur positif atau negatif disini, karena merupakan dasar pijakan, pegangan prinsip, serta pedoman mutlak suatu tujuan...
Jika dibuat suatu diagram, ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut:
Ketuhanan, Nasionalitas, Kerakyatan (KNK)----> (positif)kekeluargaan,gotongroyong,tolongmenolong
!-------------------->(negatif) KKN
positif-------> keadilan dari berbagai aspek
Sistem yang telah ada jika memiliki pegangan yang kuat terhadap KNK maka sikap, penerapan positif bisa tercapai....
Kesimpulannya adalah kesalahan yang terjadi di Indonesia terjadi pada sisi pemilihan pemahaman dan penerapan sistem ekonomi itu sendiri...
Rabu, 28 November 2007
Korupsi Hentikan
Jika dilihat dari berbagai sudut pandang...
Korupsi adalah suatu bentuk penjajahan oleh parasit-parasit bangsa...
Dengan jelas diingat korupsi mantan presiden Soeharto telah membawa krisis bangsa pada tahun 1998..
Kepastian hukum pun belum ada...
Walaupun penurunan indeks angka korupsi Indonesia telah naik menjadi 2,4 dari 2,2 http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9302 belum menunjukkan suatu keberhasilan berarti...
Karena dari 163 negara Indonesia hanya menduduki urutan ketujuh dari belakang atau urutan 163-7=156..
sudut pandang 7 dari belakang harus diubah karena pemikiran yang muncul adalah masih ada dibawah dari pada Indonesia..dan yang dicari pasti negara manakah yang lebih buruk dari Indonesia???
Masih ada 155 negara yang lebih baik dari Indonesia...dan yang diupayakan sampai berhasil menuju 10 besar...
Berdasarkan salah satu artikel oleh kumpulan tulisan mengenai upaya pemberantasan korupsi pada http://www.transparansi.or.id/artikel/artikel_pk.html maka transparansi adalah salah satu senjata dalam membubarkan korupsi tersebut, disamping pembenahan birokrasi, dan sebagainya..
Jika dirunut suatu fakta bahwa korupsi sudah menjadi suatu budaya seperti yang dikatakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto:"Korupsi di Indonesia Sudah Menjadi Budaya" pada http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi26/26utama_3.html..
budaya yang bagaimana yang seharusnya ada di Indonesia??
budaya transparansi mungkin adalah yang seharusnya,..
dalam hal ini bisa disebut suatu kejujuran..
transparansi atau suatu hal tidak ada yang disembunyikan..
dalam pengaplikasian di bidang ekonomi dan bisnis adalah laporan laba rugi yang siap dipublikasikan apa adanya tanpa tambahan dan tanpa pengurangan...
menuntut suatu kejujuran dalam pengaplikasian tersebut...
korupsi yang dilakukan oleh petinggi-tinggi tersebut disadari atau tidak, menjadi panutan bagi pekerja-pekerja baik dari level atas sampai level terbawah sekalipun...
alasan bagi mereka sebagai pengalaman adalah "biar bisa makan hari ini, ga papa kan sedikit daripada banyak"
kalo diperhatikan orang kecil korupsi kecil orang besar korupsi besar, tetapi persamaannya adalah kata KORUPSI TERSEBUT...
apa terlalu keren ya kata korupsi itu?? sama saja kayak maling duit orang kan..
budaya malu perlu juga dikembangkan untuk tidak berkorupsi, tetapi secara pribadi yang pernah mengalami kalo tidak korupsi kok jadi malu ya???....
Aneh memang tapi itulah yang terjadi...
Keidealisan kalah oleh perkembangan jaman sekarang ini...
tetapi jika diibaratkan uang itu adalah keringat, darah, rasa payah, jiwa, atau sukma yang sudah dikorbankan untuk mencari selembar uang...
masihkah orang berpikir untuk mencuri (mengkorupsi) uang/rasa itu...
dari yang dilihat korupsi bisa terjadi karena faktor2 yang mendukung korupsi tersebut...
menurut wikipedia faktor-faktor pendukungnya adalah:
1. Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
2.Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
4.Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
5.Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
6.Lemahnya ketertiban hukum.
7.Lemahnya profesi hukum.
8.Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
9.Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
10.Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
11.Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".
dari berbagai hal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa DPR sebagai "tersangka" dan tidak pernah menjadi "terdakwa" yang merupakan fakta umum adalah koruptor (TIKUS GOT,BAU,JIJIK,NAJIS,) diakibatkan oleh politik dengan biaya yang tinggi..
ingin berkuasa harus punya uang banyak, setelah berkuasa mencari uang untuk menutupi biaya produksi tersebut..
setelah masa jabatan bisa dihitung berapa laba yang didapat..
berdasarkan http://kormonev.menpan.go.id/ebhtml/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1045&Itemid=2 politik biaya tinggi diakibatkan oleh sistem ekonomi pembangunan yang salah (liberal)..
tetapi apakah bukannya Indonesia menerapkan sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)..
Jika sistem ekonomi demokrasi liberal dikatakan salah, mengapa amerika jarang ditemukan berita korupsi...
kuba merupakan penganut sistem ekonomi sosialis, namun berita yang paling sering didengar bukan dari kemajuan ekonominya tetapi dari konsep che guavaranya beserta perlawanan mereka terhadap amerika...
demokrasi pancasila pun tidak salah, karena yang diambil adalah kedua keuntungan dari sistem tersebut..
Jadi harusnya bagus dong..
penerapan dari definisi demokrasi tersebut mungkin yang salah..
demokrasi adalah "dari,oleh,dan untuk rakyat"..
Korupsi adalah suatu bentuk penjajahan oleh parasit-parasit bangsa...
Dengan jelas diingat korupsi mantan presiden Soeharto telah membawa krisis bangsa pada tahun 1998..
Kepastian hukum pun belum ada...
Walaupun penurunan indeks angka korupsi Indonesia telah naik menjadi 2,4 dari 2,2 http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9302 belum menunjukkan suatu keberhasilan berarti...
Karena dari 163 negara Indonesia hanya menduduki urutan ketujuh dari belakang atau urutan 163-7=156..
sudut pandang 7 dari belakang harus diubah karena pemikiran yang muncul adalah masih ada dibawah dari pada Indonesia..dan yang dicari pasti negara manakah yang lebih buruk dari Indonesia???
Masih ada 155 negara yang lebih baik dari Indonesia...dan yang diupayakan sampai berhasil menuju 10 besar...
Berdasarkan salah satu artikel oleh kumpulan tulisan mengenai upaya pemberantasan korupsi pada http://www.transparansi.or.id/artikel/artikel_pk.html maka transparansi adalah salah satu senjata dalam membubarkan korupsi tersebut, disamping pembenahan birokrasi, dan sebagainya..
Jika dirunut suatu fakta bahwa korupsi sudah menjadi suatu budaya seperti yang dikatakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto:"Korupsi di Indonesia Sudah Menjadi Budaya" pada http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi26/26utama_3.html..
budaya yang bagaimana yang seharusnya ada di Indonesia??
budaya transparansi mungkin adalah yang seharusnya,..
dalam hal ini bisa disebut suatu kejujuran..
transparansi atau suatu hal tidak ada yang disembunyikan..
dalam pengaplikasian di bidang ekonomi dan bisnis adalah laporan laba rugi yang siap dipublikasikan apa adanya tanpa tambahan dan tanpa pengurangan...
menuntut suatu kejujuran dalam pengaplikasian tersebut...
korupsi yang dilakukan oleh petinggi-tinggi tersebut disadari atau tidak, menjadi panutan bagi pekerja-pekerja baik dari level atas sampai level terbawah sekalipun...
alasan bagi mereka sebagai pengalaman adalah "biar bisa makan hari ini, ga papa kan sedikit daripada banyak"
kalo diperhatikan orang kecil korupsi kecil orang besar korupsi besar, tetapi persamaannya adalah kata KORUPSI TERSEBUT...
apa terlalu keren ya kata korupsi itu?? sama saja kayak maling duit orang kan..
budaya malu perlu juga dikembangkan untuk tidak berkorupsi, tetapi secara pribadi yang pernah mengalami kalo tidak korupsi kok jadi malu ya???....
Aneh memang tapi itulah yang terjadi...
Keidealisan kalah oleh perkembangan jaman sekarang ini...
tetapi jika diibaratkan uang itu adalah keringat, darah, rasa payah, jiwa, atau sukma yang sudah dikorbankan untuk mencari selembar uang...
masihkah orang berpikir untuk mencuri (mengkorupsi) uang/rasa itu...
dari yang dilihat korupsi bisa terjadi karena faktor2 yang mendukung korupsi tersebut...
menurut wikipedia faktor-faktor pendukungnya adalah:
1. Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
2.Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
4.Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
5.Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
6.Lemahnya ketertiban hukum.
7.Lemahnya profesi hukum.
8.Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
9.Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
10.Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
11.Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".
dari berbagai hal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa DPR sebagai "tersangka" dan tidak pernah menjadi "terdakwa" yang merupakan fakta umum adalah koruptor (TIKUS GOT,BAU,JIJIK,NAJIS,) diakibatkan oleh politik dengan biaya yang tinggi..
ingin berkuasa harus punya uang banyak, setelah berkuasa mencari uang untuk menutupi biaya produksi tersebut..
setelah masa jabatan bisa dihitung berapa laba yang didapat..
berdasarkan http://kormonev.menpan.go.id/ebhtml/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1045&Itemid=2 politik biaya tinggi diakibatkan oleh sistem ekonomi pembangunan yang salah (liberal)..
tetapi apakah bukannya Indonesia menerapkan sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)..
Jika sistem ekonomi demokrasi liberal dikatakan salah, mengapa amerika jarang ditemukan berita korupsi...
kuba merupakan penganut sistem ekonomi sosialis, namun berita yang paling sering didengar bukan dari kemajuan ekonominya tetapi dari konsep che guavaranya beserta perlawanan mereka terhadap amerika...
demokrasi pancasila pun tidak salah, karena yang diambil adalah kedua keuntungan dari sistem tersebut..
Jadi harusnya bagus dong..
penerapan dari definisi demokrasi tersebut mungkin yang salah..
demokrasi adalah "dari,oleh,dan untuk rakyat"..
Selasa, 27 November 2007
Ekonomi non Agraris di negara Agraris
Agraris (Agriculture) menurut Wikipedia adalah sebuah output produk yang berupa makanan dan makanan ternak, serta serat, begitupula produk ekonomis lainnya dengan pemanajemenan yang dikelola secara sistematis, baik itu tanaman, hewan, atau bentuk hidup lainnya (Agriculture refers to the production of food, feed, fiber and other goods by the systematic growing of plants, animals and other life forms).
Indonesia negara agraris kan..apakah karena banyak persawahan dan hasilnya? atau karena orang bilang Indonesia di daerah tropis jadi harusnya agraris..
kalo bisa dikatakan baiknya orde baru itu adalah repelitanya, karena mencantumkan takdir Indonesia sebagai negara agraris dan secara bertahap menyesuaikan dengan keadaan teknologi dan informasi...
alasan pertama agraris masih relevan dalam pembentukan ekonomi di Indonesia adalah...
tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sesuai menjadi negara agraris..
jadi Indonesia memiliki keuntungan serta kelebihan terhadap keadaan tersebut..
alasan kedua isu dari global warning sangat menggema akhir-akhir ini..
Indonesia sebagai negara agraris sangat diuntungkan dengan isu tersebut..
inilah saat yang pasti untuk mewujudkan hal tersebut..
alasan ketiga, krisis energi sering juga menjadi bahan pembicaraan..
bioenergy merupakan lahan yang sangat pasti bisa untuk digarap sebagai hasil agraris..
nantinya jika bioenergy menjadi komoditas dunia, bukan tidak mungkin Indonesia kembali tampil sebagai macan asia yang surplus devisa seperti pada tahun 80an..
merujuk kepada alasan ketiga, jarak sebagai komoditas bioenergy, saya pikir tidak membutuhkan lahan yang terlalu subur (yang sudah hilang oleh properti)...
sekarang lahan kering untuk budidaya tersebut hanya memerlukan investor-investor..
tidak perlu investor luar yang hanya menambah kekangan...
investor dalam negeri pun bisa...
daripada dana mereka diinvestasikan ke luar negeri atau ke proyek lain yang tidak diperlukan secara urgent oleh Indonesia itu sendiri...
setelah itu dilakukan multiplier effect dari investasi tersebut akan terjadi pasti..
dalam hal positif tentunya..
menurut http://www.fp.brawijaya.ac.id/academic/pdf/13_6makalah.pdf pertanian Indonesia sudah meningkat drastis dibandingkan dengan tahun krisis 1998 dan melebihi swasembada beras tahun 1984..
tetapi jika dibandingkan dengan tahun krisis, maka pada dasarnya memang harus meningkat drastis,kalo tidak itu kegagalan pemerintah...
pembanding yang lain pada tahun 1984, maka harus dihitung time value of money-nya...
jika tahun 1984 dikonversikan menjadi tahun pembanding apakah masih sama??
kabar baik tentang aplikasi penanaman jarak sebagai bahan biodiesel dapat dilihat pada http://www.bakrie-brothers.com/news.php?id=4246
cara penanaman jarak, biaya, dan aplikasinya dapat dilihat pada...
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/28/sumbagsel/3633345.htm
Jarak juga sudah diminati oleh luar negeri dan banyak permintaan untuk tanaman jarak tersebut...
kemitraan dengan petani sudah dicanangkan pemerintah... untuk lebih jelasnya silakan melihat ke http://72.14.235.104/search?q=cache:Zc_Tw0tqISYJ:www.outreachintl.com/OI/Tanam_Jarak_Seratus_Ribu_Hektar.doc+harga+pasar+jarak&hl=en&ct=clnk&cd=8
dari semua informasi yang telah didapat, maka tidak mungkin Indonesia akan menjadi macan asia kembali...
amin
Indonesia negara agraris kan..apakah karena banyak persawahan dan hasilnya? atau karena orang bilang Indonesia di daerah tropis jadi harusnya agraris..
kalo bisa dikatakan baiknya orde baru itu adalah repelitanya, karena mencantumkan takdir Indonesia sebagai negara agraris dan secara bertahap menyesuaikan dengan keadaan teknologi dan informasi...
alasan pertama agraris masih relevan dalam pembentukan ekonomi di Indonesia adalah...
tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sesuai menjadi negara agraris..
jadi Indonesia memiliki keuntungan serta kelebihan terhadap keadaan tersebut..
alasan kedua isu dari global warning sangat menggema akhir-akhir ini..
Indonesia sebagai negara agraris sangat diuntungkan dengan isu tersebut..
inilah saat yang pasti untuk mewujudkan hal tersebut..
alasan ketiga, krisis energi sering juga menjadi bahan pembicaraan..
bioenergy merupakan lahan yang sangat pasti bisa untuk digarap sebagai hasil agraris..
nantinya jika bioenergy menjadi komoditas dunia, bukan tidak mungkin Indonesia kembali tampil sebagai macan asia yang surplus devisa seperti pada tahun 80an..
merujuk kepada alasan ketiga, jarak sebagai komoditas bioenergy, saya pikir tidak membutuhkan lahan yang terlalu subur (yang sudah hilang oleh properti)...
sekarang lahan kering untuk budidaya tersebut hanya memerlukan investor-investor..
tidak perlu investor luar yang hanya menambah kekangan...
investor dalam negeri pun bisa...
daripada dana mereka diinvestasikan ke luar negeri atau ke proyek lain yang tidak diperlukan secara urgent oleh Indonesia itu sendiri...
setelah itu dilakukan multiplier effect dari investasi tersebut akan terjadi pasti..
dalam hal positif tentunya..
menurut http://www.fp.brawijaya.ac.id/academic/pdf/13_6makalah.pdf pertanian Indonesia sudah meningkat drastis dibandingkan dengan tahun krisis 1998 dan melebihi swasembada beras tahun 1984..
tetapi jika dibandingkan dengan tahun krisis, maka pada dasarnya memang harus meningkat drastis,kalo tidak itu kegagalan pemerintah...
pembanding yang lain pada tahun 1984, maka harus dihitung time value of money-nya...
jika tahun 1984 dikonversikan menjadi tahun pembanding apakah masih sama??
kabar baik tentang aplikasi penanaman jarak sebagai bahan biodiesel dapat dilihat pada http://www.bakrie-brothers.com/news.php?id=4246
cara penanaman jarak, biaya, dan aplikasinya dapat dilihat pada...
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/28/sumbagsel/3633345.htm
Jarak juga sudah diminati oleh luar negeri dan banyak permintaan untuk tanaman jarak tersebut...
kemitraan dengan petani sudah dicanangkan pemerintah... untuk lebih jelasnya silakan melihat ke http://72.14.235.104/search?q=cache:Zc_Tw0tqISYJ:www.outreachintl.com/OI/Tanam_Jarak_Seratus_Ribu_Hektar.doc+harga+pasar+jarak&hl=en&ct=clnk&cd=8
dari semua informasi yang telah didapat, maka tidak mungkin Indonesia akan menjadi macan asia kembali...
amin
Langganan:
Postingan (Atom)