sila satu adalah dasar pertama...jangan bertengkar... ga pantes..
sebenarnya sebagai sebuah dasar..diharapkan menjadi penasehat yang baik bagi suatu negara..
bagaimana kita bisa mencapai rasa kemanusiaan yang adil dan mempunyai adab...
jika moral selalu dipertentangkan...
setelah beradab persatuan Indonesia akan bisa dikumandangkan dengan rasa iklas, dan menghargai, serta berani menghadapi semua tantangan terhadap negeri..
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan..adalah suatu bentuk pemilihan pemimpin yang bijaksana dari rakyatnya yang penuh persatuan...
keadilan sosial adalah tujuan akhir bangsa Indonesia, bahwa sesungguhnya hal itu sudah ada, yakin ada dalam seluruh sanubari rakyat, bangsa, Indonesia..
aminn
Selasa, 11 Desember 2007
Selasa, 04 Desember 2007
Politik dengan biaya tinggi adalah awal buruk
Seperti diketahui, banyak pertanyaan mengapa anggota-anggota terhormat DPR, MPR, dsb yang sangat tidak dihormati melakukan korupsi..
Ya karena salah satunya adalah politik dengan biaya tinggi tersebut..
Jika dinilai sebuah kesalahan mereka korupsi..
jelaslah salah dan tidak perlu dipertanyakan...
yang lebih salah lagi, mengapa biaya untuk menjadi DPR,MPR, tersebut sangat tinggi...
ya pada saat mereka ingin naik biaya yang dikeluarkan banyak pula...
saya pribadi tertawa, dalam artian membenarkan ironi saudara paulus T...yaitu
"Sudah jelas soal moral berperan serta kok malah> dibilang bukan soal moral ?> System building salah karena moralnya juga sudah> tidak benar.> > Sekarang saat korupsi sedang disorot masyarakat,> yang disalahkan adalah> politik yang katanya berbiaya tinggi.> > Kalau mau ngeles terus ya muter-muter aja gak akan> habis lingkaran setannya.> > Sebagai gambaran saja muternya, biar nanti gak perlu> pusing mikir cara> ngelesnya lagi.> > Korupsi == disebabkan oleh == Politik biaya tinggi> Politik biaya tinggi ==di sebabkan oleh == ekonomi> biaya tinggi> ekonomi biaya tinggi == disebabkan oleh == besarnya> pajak, pungli dan biaya> siluman lainnya> pajak besar, pungli + biaya siluman == disebabkan> oleh== korupsi.> > Ya diputer-puter saja yah, biar rakyatnya mabok> semua.> > > Regards,> Paulus T."
pada http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg23241.html
kalo dipikir betul juga seperti itu...
tetapi ICMI menampilkan cara untuk mengurangi biaya politik tinggi tersebut..yaitu
"Dijelaskan Nanat, dampak lebih lanjut dari tingginya biaya politik di Indonesia mengakibatkan kebijakan para kepala daerah yang terpilih tersebut menjadi disetir oleh sponsor. Hal ini terlihat dari pelaksanaan berbagai proyek di lingkungan pemerintah daerah yang tidak kredibel. Menurut Nanat, jika hal ini terus dibiarkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan terus terpuruk. ''Malah, akan menimbulkan tsunami demokrasi,''tegas dia.
Salah satu solusi yang ditawarkan ICMI, kata Nanat, adalah pengurangan biaya politik dalam pemilihan kepala daerah. Menurut dia, pemerintah seharusnya mengeluarkan anggaran untuk membiayai proses politik setiap calon. Namun, supaya tidak terlalu membebani keuangan negara, biaya yang dikeluarkan tersebut harus terbatas.
Selain itu, kata Nanat, ICMI menawarkan supaya pengajuan calon kepala daerah, hingga presiden yang berasal dari perseorangan dipermudah. ''Jadi, calon perseorangan bisa tampil dalam proses pemilihan bersaing dengan calon kepala daerah yang berasal dari parpol dengan sejajar,''cetus Nanat. Hal serupa dikemukakan Ketua Dewan Penasihat ICMI, Prof Ginandjar Kartasasmita. Dijelaskan Ginandjar, salah satu solusi supaya tidak pelaksanaan demokrasi di Indonesia bisa maju adalah mengurangi dominasi partai dalam proses pemilihan kepala daerah.
Saat ini, kata dia, dominasi partai dalam proses demokrasi ini telah mengakibatkan tidak jelasnya kinerja demokrasi itu sendiri. ''Para calon harus mencari partai sebagai kendaraan. Layaknya kendaraan, ojeg misalnya, berarti harus bayar,''cetus Ginanjar yang juga ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI ini."
pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=314178&kat_id=3
solusi yang ditawarkan adalah mengajukan anggaran sendiri..dan mengambil jalan calon perseorangan bukan dari partai...
saya tertarik dengan ulasan pada http://afewgoodwords.wordpress.com/2007/03/10/menyoal-parlemen-biaya-tinggi/
di ulasan tersebut dikatakan bahwa sudah melakukan politik biaya tinggi, lalu tidak kompeten lagi dalam menyelesaikan urusan bangsa..yang dipikirkan malah urusan perut,keluarga, dan golongan..
sarkasmenya orang guuooblogg dan tidak punya rasa ingin membangun bangsa Indonesia kok jadi DPR...
dari situ kita bisa berpikir bahwa Indonesia, masih menjadikan uang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, kemewahan, prestise, dan keunggulan semu...
jadi intinya adalah mencari seumber kebahagiaan lain...selain uang...
jika ditilik dari produk-produk yang menggiurkan (seperti HP terbaru, Mobil mewah, laptop yang sebenarnya katrok tapi ga tau kalo itu katrok)...
maka sebenarnya bangsa Indonesia masih dibingungkan oleh suatu standar yang semu...
ini adalah unsur negatif dari kemajuan teknologi...
bukan untuk melawannya, tetapi wajar dari setiap budaya ada positif dan negatifnya...
kecuali korupsi.titik.
solusi lain adalah dapat dilihat pada pengurangan birokrasi yang menjelimet...
hal itu sudah dilakukan oleh kabupaten jembrana yang sudah trbukti mampu memangkas birokrasinya...hal itu pun menjadi contoh bagi kabupaten lainnya...
jembrana disebutkan bahwa mampu menggratiskan sekolah, biaya rumah sakit, dan birokrasi itu sendiri...
tidak percaya, baca ulasan diyah peneliti solo untuk diperlihatkan kepada pemimpin solo...
pada http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/12/slo10.htm
ato tulis di yahoo search "keberhasilan jembrana"....
ada rasa haru mendengarnya...
tapi untuk pribadi saya yang masih belum jadi apa-apa...
paling tidak saya bersyukur sudah mengawali dari diri sendiri untuk membenci korupsi...
dan berbahagia dengan apa yang sudah dipunyai,diberikan oleh dunia...
amin...
harapan yang ada adalah orang Indonesia semuanya tanpa terkecuali paling tidak mengintrospeksi diri untuk tidak melakukan korupsi...
dengan itu jika semuanya bangsa indonesia membencinya... bukan tidak mungkin Indonesia berhasil lepas dari budaya yang bikin malu bangsa tersebut...
amin..
terima kasih Tuhan
Ya karena salah satunya adalah politik dengan biaya tinggi tersebut..
Jika dinilai sebuah kesalahan mereka korupsi..
jelaslah salah dan tidak perlu dipertanyakan...
yang lebih salah lagi, mengapa biaya untuk menjadi DPR,MPR, tersebut sangat tinggi...
ya pada saat mereka ingin naik biaya yang dikeluarkan banyak pula...
saya pribadi tertawa, dalam artian membenarkan ironi saudara paulus T...yaitu
"Sudah jelas soal moral berperan serta kok malah> dibilang bukan soal moral ?> System building salah karena moralnya juga sudah> tidak benar.> > Sekarang saat korupsi sedang disorot masyarakat,> yang disalahkan adalah> politik yang katanya berbiaya tinggi.> > Kalau mau ngeles terus ya muter-muter aja gak akan> habis lingkaran setannya.> > Sebagai gambaran saja muternya, biar nanti gak perlu> pusing mikir cara> ngelesnya lagi.> > Korupsi == disebabkan oleh == Politik biaya tinggi> Politik biaya tinggi ==di sebabkan oleh == ekonomi> biaya tinggi> ekonomi biaya tinggi == disebabkan oleh == besarnya> pajak, pungli dan biaya> siluman lainnya> pajak besar, pungli + biaya siluman == disebabkan> oleh== korupsi.> > Ya diputer-puter saja yah, biar rakyatnya mabok> semua.> > > Regards,> Paulus T."
pada http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg23241.html
kalo dipikir betul juga seperti itu...
tetapi ICMI menampilkan cara untuk mengurangi biaya politik tinggi tersebut..yaitu
"Dijelaskan Nanat, dampak lebih lanjut dari tingginya biaya politik di Indonesia mengakibatkan kebijakan para kepala daerah yang terpilih tersebut menjadi disetir oleh sponsor. Hal ini terlihat dari pelaksanaan berbagai proyek di lingkungan pemerintah daerah yang tidak kredibel. Menurut Nanat, jika hal ini terus dibiarkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan terus terpuruk. ''Malah, akan menimbulkan tsunami demokrasi,''tegas dia.
Salah satu solusi yang ditawarkan ICMI, kata Nanat, adalah pengurangan biaya politik dalam pemilihan kepala daerah. Menurut dia, pemerintah seharusnya mengeluarkan anggaran untuk membiayai proses politik setiap calon. Namun, supaya tidak terlalu membebani keuangan negara, biaya yang dikeluarkan tersebut harus terbatas.
Selain itu, kata Nanat, ICMI menawarkan supaya pengajuan calon kepala daerah, hingga presiden yang berasal dari perseorangan dipermudah. ''Jadi, calon perseorangan bisa tampil dalam proses pemilihan bersaing dengan calon kepala daerah yang berasal dari parpol dengan sejajar,''cetus Nanat. Hal serupa dikemukakan Ketua Dewan Penasihat ICMI, Prof Ginandjar Kartasasmita. Dijelaskan Ginandjar, salah satu solusi supaya tidak pelaksanaan demokrasi di Indonesia bisa maju adalah mengurangi dominasi partai dalam proses pemilihan kepala daerah.
Saat ini, kata dia, dominasi partai dalam proses demokrasi ini telah mengakibatkan tidak jelasnya kinerja demokrasi itu sendiri. ''Para calon harus mencari partai sebagai kendaraan. Layaknya kendaraan, ojeg misalnya, berarti harus bayar,''cetus Ginanjar yang juga ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI ini."
pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=314178&kat_id=3
solusi yang ditawarkan adalah mengajukan anggaran sendiri..dan mengambil jalan calon perseorangan bukan dari partai...
saya tertarik dengan ulasan pada http://afewgoodwords.wordpress.com/2007/03/10/menyoal-parlemen-biaya-tinggi/
di ulasan tersebut dikatakan bahwa sudah melakukan politik biaya tinggi, lalu tidak kompeten lagi dalam menyelesaikan urusan bangsa..yang dipikirkan malah urusan perut,keluarga, dan golongan..
sarkasmenya orang guuooblogg dan tidak punya rasa ingin membangun bangsa Indonesia kok jadi DPR...
dari situ kita bisa berpikir bahwa Indonesia, masih menjadikan uang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, kemewahan, prestise, dan keunggulan semu...
jadi intinya adalah mencari seumber kebahagiaan lain...selain uang...
jika ditilik dari produk-produk yang menggiurkan (seperti HP terbaru, Mobil mewah, laptop yang sebenarnya katrok tapi ga tau kalo itu katrok)...
maka sebenarnya bangsa Indonesia masih dibingungkan oleh suatu standar yang semu...
ini adalah unsur negatif dari kemajuan teknologi...
bukan untuk melawannya, tetapi wajar dari setiap budaya ada positif dan negatifnya...
kecuali korupsi.titik.
solusi lain adalah dapat dilihat pada pengurangan birokrasi yang menjelimet...
hal itu sudah dilakukan oleh kabupaten jembrana yang sudah trbukti mampu memangkas birokrasinya...hal itu pun menjadi contoh bagi kabupaten lainnya...
jembrana disebutkan bahwa mampu menggratiskan sekolah, biaya rumah sakit, dan birokrasi itu sendiri...
tidak percaya, baca ulasan diyah peneliti solo untuk diperlihatkan kepada pemimpin solo...
pada http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/12/slo10.htm
ato tulis di yahoo search "keberhasilan jembrana"....
ada rasa haru mendengarnya...
tapi untuk pribadi saya yang masih belum jadi apa-apa...
paling tidak saya bersyukur sudah mengawali dari diri sendiri untuk membenci korupsi...
dan berbahagia dengan apa yang sudah dipunyai,diberikan oleh dunia...
amin...
harapan yang ada adalah orang Indonesia semuanya tanpa terkecuali paling tidak mengintrospeksi diri untuk tidak melakukan korupsi...
dengan itu jika semuanya bangsa indonesia membencinya... bukan tidak mungkin Indonesia berhasil lepas dari budaya yang bikin malu bangsa tersebut...
amin..
terima kasih Tuhan
Langganan:
Postingan (Atom)